KETUA Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah Pase, Teungku Zulkharnaini Hamzah, hari ini menggelar silaturrahmi dengan wartawan di restoran Hotel Lido Graha Lhokseumawe. 

Dalam pertemuan itu, pria yang biasa disapa Teungku Ni ini menyampaikan sejumlah permintaan yang ditujukan kepada Pemerintah Aceh. Salah satunya adalah soal proyek dari pemerintah. 

Teungku Ni membantah sinyalemen yang menyebutkan KPA mendapat jatah proyek dari pemerintah. 

"Proyek ini merupakan urusan pemerintah atau bupati dan walikota. Menyangkut hal ini, kami dari KPA baik dari tingkat wilayah maupun lainnya tidak punya jatah proyek dari pemerintah," kata Teungku Ni, Kamis, 29 Januari 2015. 

Teungku Ni mempersilakan siapa saja yang ingin ikut tender dalam proyek pemerintah, termasuk para mantan kombatan GAM yang kini bernaung dalam wadah KPA. 

"Yang penting memenuhi syarat dan peraturan yang ditetapkan pemerintah. Jadi tidak ada yang nama persen untuk KPA, maka perlu juga kita ketahui bersama bahwa KPA tidak ada mengambil keuntungan atau proyek dari pemerintah," katanya. 

Namun begitu, Teungku Ni meminta Pemerintah baik di level provinsi maupun kabupaten kota, untuk memprioritaskan putra daerah. 

"Misalkan ada proyek yang disalurkan kepada suatu daerah maka orang di wilayah itulah yang bekerja. Demikian juga kita mengharapkan kepada Pemerintah Aceh untuk menekan rasa kecemburuan sosial," ujar Teungku Ni. 

"Jangan sampai ada melihat anak tiri atau anak kandung dalam memenangkan proyek, semoga pembangunan yang akan bangun nantinya bisa menghasilkan secara maksimal, siapa pun yang membangunnya demi kesejahteraan rakyat," ujarnya.

Kepada pekerja lokal, Teungku Ni juga mengingatkan agar mengerjakan proyek sesuai spek yang ditetapkan dalam kontrak. Jangan asal-asalan. 

"Kita harapkan juga kepada para pengguna perusahaan untuk menjalankan proyek rakyat itu harus benar-benar tepat sasaran jangan sampai terbengkalai atau bekerja asal-asalan untuk mengambil keuntungan yang lebih besar," katanya.[]