PENGURUS Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII) mengecam tindakan oknum yang menyebutkan organisasi tersebut mendukung salah satu calon presiden pada pemilu 2014. Hal ini disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal PB PII Teuku Wahidoel Qahar dalam realeasenya kepada media.

"PII sebagai organisasi pelajar fokus pada pembinaan pelajar, dan tidak melibatkan diri dalam politik praktis” katanya.

Dia mengatakan sejak bangkitnya PII pada 4 Mei 1947 lalu hingga kini, pihaknya tidak pernah mendukung salah satu calon, kelompok bahkan partai tertentu dalam pemilu.

"Pada prinsipnya kita tidak mengekang kader-kader PII untuk mendukung salah satu calon, dan Pengurus besar PII pun tidak menginstruksikan kadernya untuk bergabung dan memberikan dukungan pada capres dan cawapres 2014 manapun," ujarnya.

Pasalnya, kata dia, hal tersebut bertentangan dengan khittah perjuangan PII. Secara organisasi pihaknya menjamin kebebasan kader untuk memilih, tapi tidak mengatasnamakan PII saat memberikan dukungannya.

"Hal ini kami tegaskan karena PII bersifat independen dan tidak terlibat dalam politik praktis, seperti yang tertera dalam Khittah Perjuangan PII yaitu Pelajar Islam Indonesia (PII) bersifat independen, tidak melibatkan diri pada partai politik dan politik praktis serta tidak menjadi bagian dari golongan atau organisasi politik manapun,” katanya.
 
Begitu juga eks aktivis PII, kata dia, mereka dapat berkiprah dimana saja bahkan hampir di setiap partai ada alumni pengurus PII. Menurutnya jika ada oknum yang menyatakan PII mendukung salah satu calon presiden maka akan memicu perpecahan di tubuh PII.  

"Dari dulu kita sangat menjaga Independensi. Dan hal ini lah yang membuat PII bertahan hingga saat ini," katanya.

Dia berharap agar tidak ada yang melemahkan gerakan PII dengan memanfaatkannya untuk kepentingan kelompok. Apalagi, kata dia, PII mempunyai gerakan besar menuju Indonesia 2028 dalam kerangka Visi Menej (Membina Negara Jaya) Indonesia. Visi tersebut yaitu menyiapkan pelajar yang siap dan matang memimpin di setiap sektor.

"Biarkan kader PII memilih sesuai dengan analisa dan kajiannya, dan itu kita jamin sebagai hak personal pengurus dan kader PII seluruh Indonesia," katanya.[]