LEMBAGA Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh menilai Gubernur Aceh Zaini Abdullah tidak akan berani bertindak tegas terkait banyaknya pejabat SKPA yang melakukan pelesiran ke luar negeri.

Hal ini disampaikan Koordinator GeRAK, Askhalani,  menyikapi banyaknya staf dan pejabat Dinas Pendidikan Aceh yang jalan-jalan ke luar negeri di akhir tahun.

“Terkait dengan pejabat Dinas Pendidikan Aceh ke luar negeri itu tidak lepas dari kebiasaan Gubernur Aceh sendiri yang melakukan lawatan ke luar negeri. Ibarat kata, kiban ureueng tuha meunan aneuk,” ujar Koordinator GeRAK, Askhalani kepada Atjehpost.co via telepon seluler, Banda Aceh, Selasa malam, 16 Desember 2014.

Askhalani menjelaskan, selama ini Gubernur Aceh belum pernah meminta penjelasan terkait transparansi dana yang digelontorkan untuk Dinas Pendidikan Aceh.

Pasalnya, katanya lagi, Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Anas M. Adam belum memperbaiki kualitas dan mutu pendidikan di Aceh yang kini jauh tertinggal dengan provinsi lainnya di Indonesia.

Menurutnya, sikap dan komitmen Gubernur Aceh yang sebelumnya pernah memberlakukan surat edaran untuk melarang setiap SKPA yang melakukan ke luar negeri menunjukkan kesalahan yang sangat fatal sekali.

"Kita lihat gubernur kita sudah mulai plin-plan, dulunya melarang setiap SKPA ke luar negeri tapi malah membiarkan pejabat Dinas Pendidikan Aceh yang notabenenya masih ada ikatan keluarga melakukan perjalanan ke luar negeri. Lagipula tahun ini kalau tidak salah saya Gubernur Aceh pernah dua kali ke luar negeri dengan alasan menjaring investor. Namun apa hasilnya, uang rakyat dihabiskan, hasilnya nol," ujarnya lagi.

Sementara itu, Askhalani juga mempertanyakan alasan kuat pejabat Dinas Pendidikan Aceh yang melakukan pelesiran ke luar negeri. Menurutnya, program yang direncanakan itu hanya bertujuan untuk menghabiskan anggaran yang jumlahnya sangat besar.

“Untuk itu kami meminta dana anggaran pendidikan Aceh ini diaudit. Sebab Dinas Pendidikan Aceh saat ini sedang digerogori penyakit kronis sehingga kondisi pendidikan di Aceh kian terpuruk. Setahu saya jumlah anggaran yang kurang jelas pengelolaannya mencapai Rp 500 miliar lebih. Kemana jumlah anggaran tersebut? Beranikah Gubernur Aceh mengauditnya meski itu termasuk kerabatnya sendiri?” ujarnya lagi.[]