KEBERADAAN keluarga Gubernur Zaini Abdullah di perusahaan daerah dan Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) kini jadi sorotan masyarakat. Anggaran yang seharusnya diperuntukan bagi kepentingan umum akhirnya diduga menjadi milik kerabat orang nomor satu di Aceh ini.

Bagaimana keluarga (kroni) Zaini Abdullah menguasai Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) dan APBN yang seharusnya diperuntukan untuk masyarakat Aceh?

Penelusuran ATJEHPOST.co, di Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA), Gubernur Zaini menempatkan adik iparnya, Imran A. Hamid, sebagai Direktur Industri dan Perdagangan. Sedangkan Pemerintah Aceh mengalokasikan modal sebesar Rp5 miliar untuk PDPA pada 2015 ini.

Kemudian ada Muhammad Abdullah yang ditunjuk sebagai anggota tim ESDM Aceh yang juga anggota Dewan Pengawas di Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS). [Baca:Krak! Gubernur Zaini Tempatkan Adiknya di Pengawas BPKS Sabang].

Di BPKS juga ada kerabat Gubernur Zaini lainnya. Sosok ini adalah Deputi Umum yang dijabat oleh Chandra Hasan. BPKS sendiri mendapat kucuran dana dari APBN pada 2015 sebesar Rp246,512 miliar.

Selanjutnya di perusahaan daerah lainnya, yaitu PT. Investa ada adik Gubernur Zaini lainnya. Sosok ini adalah Hasbi Abdullah, Ketua DPR Aceh periode 2009-2014 yang ditunjuk sebagai Komisaris Utama. Pemerintah Aceh mengalokasikan APBA untuk PT. Investa pada 2015 sebesar Rp25 miliar.

Sementara itu, Gubernur Zaini juga menempatkan kerabat atau keluarga di sejumlah Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA).

Beberapa di antaranya, seperti Muhammad selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh. Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh diberikan Pagu 2015 senilai Rp 344.815.415.975. [Baca:Disebut Kerabat Gubernur Zaini, Begini Reaksi Kadis Kekayaan Aceh]

Kemudian ada Anas M. Adam yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Aceh. Dinas Pendidikan Aceh mendapat Pagu 2015 sebesar Rp 852.145.142.006.

Selanjutnya ada Lukman Yusuf (Kepala Dinas Pertanian). Dinas ini mengelola Pagu 2015 sebesar Rp 218.099.789.911.

Ada Jamal (Kepala Dinas Keuangan). SKPA ini mengelola Pagu di 2015 sebesar Rp 5.266.305.267.851. Sebanyak Rp 760.004.000.000 di antaranya masuk mata anggaran belanja tak terduga.

Kemudian ada Dahlia selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan. SKPA ini mengelola Pagu 2015 senilai Rp 21.911.029.309.

Ada Dr. Fachrul Jamal (Direktur RSU Zainal Abidin). RSUZA mengelola Pagu untuk 2015 sebesar Rp 534.073.907.290.

Kemudian pejabat Aceh lainnya yang diduga kerabat Gubernur Zaii adalah Jalaluddin selaku Kepala P2TSP. SKPA ini mengelola Pagu 2015 senilai Rp 11.173.996.335.

Terakhir ada Muzakkar (Asisten III Setda Aceh), Azhari Hasan (Asisten II Setda Aceh).

Penelusuran Barisan Penyelamat Pemerintah Aceh (BPPA) lebih ekstrem lagi. “Dari 423 pejabat di jajaran Pemerintahan Aceh, 412 di antaranya kerabat Zaini,” kata Hendra Budian, Juru Bicara BPPA.

Karena itu, ia mencurigai praktek bongkar pasang pejabat sebagai upaya Zaini dalam membangun dinasti. “Ia bukan membangun Aceh. Lihat saja, pengangkatan pejabat lebih kepada kekerabatan. Maka jadilah pemerintah gampongnya Zaini,” ujar Hendra kepada wartawan.Terkait hal ini, Kepala Humas Sertda Aceh, Dr. Mahyuzar, belum memberi tanggapan.

Baca juga:
Misi Gagal Mengeruk Uang Rakyat