Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar menerima penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) terkait penerimaan CPNS tahun 2014.

Hingga awal Oktober 2014 tercatat ada 2.603.780 orang yang mendaftar Calon Pegawai Negeri Sipil secara online. Jumlah itu diperkirakan bertambah hingga tiga juta orang.

Banyaknya pendaftar membuat seleksi tahun 2014 ini masuk Museum Rekor Indonesia. Awalnya rekor itu hanya untuk tingkat nasional.

“Tetapi karena Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara hanya ada di Indonesia, maka rekor MURI ini untuk tingkat dunia,” ujar Jaya Suprana, seperti dikutip dari situr menpan.go.id.

Menteri yang asli orang Aceh ini mengatakan banyaknya pendaftar seleksi CPNS secara online ini disebabkan berbagai kemudahan yang diberikan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CPNS 2014.

“Untuk melakukan pendaftaran cukup dengan nomor induk kependudukan dan ijasah, sehingga masyarakat yang umumnya sudah melek teknologi informasi akan beramai-ramai melakukan pendaftaran,” kata Azwar Abubakar.

Pendaftar juga tidak perlu melampirkan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), kartu kuning dari Disnaker, serta surat keterangan sehat dari dokter. Selain memudahkan, hal itu juga menimbulkan efisiensi yang sangat besar.

Kalau untuk membuat tiga surat keterangan tersebut setiap orang menghabiskan uang Rp 200 ribu, sementara pendaftar mencapai tiga juta orang, berarti terjadi penghematan Rp 600 miliar.

“Jumlah itu setara dengan harga empat puluh ribu ekor sapi, yang harganya lima belas juta rupiah per ekor,” kata Azwar.

Azwar Abubakar  menangkis anggapan bahwa kemudahan dalam pendaftaran CPNS ini sebagai upaya untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Dikatakan, jumlah formasi aparatur sipil Negara (ASN) yang terdiri dari CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun ini hanya 100 ribu orang. Angka itu tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja yang setiap tahun sekitar 3 juta orang. 

Kemudahan dalam pendaftaran, lanjut Azwar, sebagai upaya untuk menciptakan transparansi, obyektivitas  dan keadilan. Itu baru dalam tahap pendaftaran, belum lagi pelaksanaan tesnya yang seluruhnya menggunakan sistem computer assisted test (CAT), yang menjamin transparansi dan menutup peluang terjadinya KKN.[]