MENTERI Dalam Negeri, Cahyo Kumolo, tadi pagi mengikuti rapat dengan Komite I DPD RI di Senayan, Jakarta Pusat. Ia didampingi Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Professor Djoehermansya. Rapat berlangsung pukul 10.00 WIB.

Rapat ini membahas soal pemekaran daerah. “Namun Mendagri sudah memutuskan untuk sementara ini tidak ada lagi pemekaran daerah,” kata Fachrul Razi, senator dari Aceh yang adalah Wakil Ketua Komite I DPD RI kepada ATJEHPOSTco tadi sore.

Facrul Razi, mengatakan, Mendagri berjanji dalam setiap pembahasan usulan pemekaran akan melibatkan DPR-RI dan juga DPD-RI. “Jadi dalam setiap memberikan pertimbangannya akan selalu melibatkan kita,” kata Fachrul Razi. “Itu memang sesuai dengan undang-undang.”

Mendagri memaparkan, selama pemekaran daerah telahh terdapat 300 kasus pejabat daerah terlibat kasus dan mempunyai permasalahan hukum. “Selain itu cuma 33 persen kepala daerah yang memberikan laporan keuangan secara benar,” katanya.

“Mendagri mengatakan bahwa terdapat 80 persen daerah pemekaran bermasalah dan hanya 20 persen yang baik.” []