Kepada yang mulia,
BAPAK PRESIDEN INDONESIA
 di -
 Tempat

Asslamua’alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera teriring doa semoga Bapak dan keluarga serta segenap anggota kabinet Republik Indonesia tetap sehat wal afiat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, serta senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT. Amin

Bapak Presiden yang terhormat,

Sebelumnya saya mohon maaf kepada bapak, mungkin dengan surat ini akan menambah masalah dan beban, walaupun juga mungkin dengan kesibukan dan aktivitas Bapak sebagai kepala Negara, surat ini tidak akan sampai kemeja bapak untuk dibaca, namun saya sudah maklum, sebagai salah seorang dari sekian ratus juta rakyat kecil di Republik ini, saya sudah sangat lega dan tenang jika harapan dan keinginan sebagai rakyat ini telah saya sampaikan kepada Bapak selaku pemegang tertinggi kebijakan dan kebijaksanaan di Negeri ini.

Bapak Presiden yang terhormat,

Perkenalkan nama saya Benni Kelda, dari Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh. Daerah yang dulunya saat perjuangan kemerdekaan RI disebut sebagai daerah modal, kemudian pernah Juga Dikenal  sebagai daerah konflik, lalu pasca Tsunami yang menghancurkan Aceh tanggal 26 Desember 2004 lahirlah perjanjian  damai antra Aceh dengan Indonesia tahun 2005, sehingga Aceh kembali disebut sebagai daerah model perdamaian di Indonesia.

Saya merupakan salah satu dari sekian banyak tenaga honorer  katagori 1 di Republik ini, yang kemudian karena hasil verifikasi  (yang kamipun sebagai rakyat kecil tidak tahu maksud verifikasi tersebut) harus rela naik kelas (degradasi) ke katagori 2, sehingga mesti berjuang lagi dengan soal-soal ujian dari dokumen Negara yang katanya sangat rahasia tersebut demi mencapai tujuan sebagai salah satu calon abdi Negara dan Abdi Masyarakat untuk Republik Indonesia ini.

Bapak Presiden yang terhormat,

Sebenarnya bagi kami tenaga honorer di Negara ini merasa sangatlah wajar dan patut sekali memang, jika kami harus mengikuti ujian Negara terlebih dahulu sebagai pra syarat menjadi calon abdi Negara dan masyarakat tersebut. Namun kami tidak ingin nasib kami ini dijadikan komoditas politik untuk mengangkat atau menurunkan wibawa penguasa, Karna kami adalah rakyat kecil yang tidak paham akan aturan main dan hasil dari politik itu sendiri. Yang kami inginkan sekarang adalah kepastian bagi kami, apakah cucuran keringat kami selama beberapa tahun atau puluh tahun mengabdi untuk Negeri ini masih dianggap oleh Republik ini atau tidak? Ataukah kami tenaga honorer di Republik ini dimasa-masa menjelang transisi kekuasaan ini atau menjelang pemilu yang akan datang kembali akan menjadi pembantu setia seumur hidup bagi para pemilik Negara dan birokrat di Negeri  ini?

Bapak Presiden yang terhormat,

Kepastian inilah yang kami tunggu dari pemegang kebijakan Negara ini untuk memberikan kebijaksanaan yang arif bagi kami sebagai kuli kontrak Negara (KKN). karna kami selaku rakyat Indonesia tentu meng idam-idamkan Negara yang tentram, damai, adil dan sejahtera bagi keseluruhannya. Bukankah dalam konstitusi negara kita UUD 1945 pasal 27 ayat 2 telah disebutkan bahwa setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal tersebut pada kenyataannya sekarang membuat tanda tanya besar bagi kami sebagai tenaga honorer, apakah pekerjaan kami sebagai kuli kontrak Negara yang tidak diberikan kepastian dan jaminan telah dianggap layak oleh Negara ini?

Bukankah dalam UUD 1945 pasal 28 juga telah disebutkan bahwa setiap warga Negara berhak untuk mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Bapak Presiden yang terhormat,

Ketika pemilihan Presiden yang lalu, secara pribadi saya sempat terkesima dan terpesona dengan janji Bapak yang akan menuntaskan perkara tenaga honorer di Indonesia ini. Sejuta harapan telah kami tanam didalam hati sanubari kami, seiring dengan untaian janji manis dari sang pemimpin Negeri. Namun selama hampir satu dasawarsa Bapak memimpin Negeri ini, bahkan disaat menjelang akhir-akhir masa jabatan Bapak pun, janji hanya tinggal janji, buktipun mungkin hanya menunggu mati.

Wacana reformasi birokrasi hanya sebatas jargon saja. Apa artinya reformasi birokrasi jika masih plin-plan dan memberi kepastian untuk rakyatnya saja masih belum bisa.

Apa artinya reformasi birokrasi jika Cuma bisa untuk mengulur-ngulur waktu sehingga membuat rakyatnya cemas? Dan apa artinya reformasi birokrasi ini jika Cuma bisa membuat kepercayaan dan kecintaan rakyat terhadap Negerinya ini turun?
Bapak Presiden yang terhormat,

Kami hanya ingin bekerja dan hidup layak dinegeri tercinta ini. Kami ingin diangkat menjadi calon abdi Negara bukan di angkut sebagai komoditas  politik partai dan kepentingan penguasa. Saya mewakili setengah juta lebih teman-teman senasib seperjuangan menjadi kuli kontrak Negara (tenaga honorer) dari Sabang sampai Merauke yang hingga kini masih menanti janji Pemerintah terhadap kami hanya berharap kami tidak lagi menjadi korban KKN (kecewa karena Negara).

Akhirnya terima  kasih atas segala perhatian Bapak, saya mohon maaf atas segala tutur kata saya yang tidak berkenan dihati Bapak.

Saya do’akan bapak dan keluarga serta seluruh anggota Kabinet di Republik ini tetap sehat wala’fiat dalam menjalankan aktivitas keseharian. Amin yarabbal a’lamin.

 Aceh, 9 Februari 2014
 Wassalam,

 BENNI KELDA