MASYARAKAT Transparansi Aceh (MaTA) meminta Gubernur Zaini Abdullah untuk segera mengevaluasi Dinas Cipta Karya Aceh. SKPA itu dinilai berkinerja lamban serta tak mampu menjalankan program unggulan dari Pemerintahan Aceh saat ini.

“Perlu diketahui, rumah dhuafa adalah program unggulan dari pemerintahan Zikir. Kalau ini tidak mampu dilaksanakan dengan baik, maka tentu yang tercoreng nama baik adalah gubernur dan wakil gubernur Aceh,” ujar Alfian, Koordinator MaTA Aceh, Senin sore, 2 Juni 2014.

Menurutnya, Gubernur Zaini harus segera memanggil unsur pimpinan Dinas Cipta Karya Aceh. Tujuannya, agar pemimpin Aceh saat ini mengetahui segala persoalan yang terjadi di SKPA itu.

“Gubernur harus mempertanyakan kenapa rumah dhuafa belum juga dibangun? Ini sudah pertengahan tahun. Dengan jumlah rumah dhuafa yang banyak, tentu tak akan mungkin lagi diselesaikan,” kata dia.

Jika pun selesai, kata Alfian, kualitas rumah dhuafa 2014 tentu akan buruk. “Imbasnya, penerima akan kecewa. Konon lagi jika tak selesai. Gubernur Zaini dan Mualem akan menjadi sosok paling banyak disorot dalam hal ini,” kata Alfian.

Sebelumnya diberitakan, pembangunan rumah dhuafa yang menjadi program andalan Pemerintahan Gubernur Zaini Abdullah dan Wakil Gubernur Muzakir Manaf, ternyata belum juga dibangun hingga pertengahan tahun 2014. Proyek pembangunan 1.742 rumah dhuafa di seluruh Aceh ini diyakini tak akan mampu direalisasi 100 persen sesuai dari target yang diharapkan.

Informasi yang dihimpun oleh ATJEHPOSTcom, Pemerintah Aceh telah mengalokasi anggaran untuk pembangunan 1.742 rumah dhuafa yang tersebar di seluruh Aceh.

Proyek ini berada di bawah Dinas Cipta Karya Aceh dan pengerjaannya dilakukan melalui Penunjukan Langsung (PL) ke beberapa kontraktor lokal di tiap daerah.

Sayangnya hingga Juni 2014, pengerjaan rumah dhuafa belum juga untuk 2014 belum juga dimulai. Padahal, efektivitas waktu kerja tinggal 5 bulan lagi.