MASA anggaran 2014 resmi berakhir pada 15 Desember 2014. Tahun ini Dinas Pendidikan Aceh kembali menutup lembaran tahunan dengan angka merah. Buruk! Mungkinlah kata-kata yang tepat untuk menggambarkan kinerja dinas di bawah pimpinan Anas M. Adam.

Mari kita buka situs Unit Kerja Percepatan dan Pengendalian Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (P2K) APBA. Dinas Pendidikan menempati 5 terbawah SKPA dengan serapan anggaran terendah. Dinas itu hanya mampu menyerap anggaran sebesar 62,40 persen hingga 15 Desember 2014.

Itu belum lagi berbicara soal mutu. Dimana, Provinsi Aceh menempati peringkat terburuk dengan angka ketidaklulusan terbanyak di Ujian Nasional 2014. Provinsi Aceh berada di peringkat paling buncit dari 34 provinsi di Indonesia. Papua berada setingkat di atas Aceh. Padahal, daerah paling timur Indonesia itu tak memiliki anggaran yang besar untuk mengelola pendidikan.

Jumlah siswa SMA sederajat yang tidak lulus mencapai 785 orang. Sementara jumlah ketidaklulusan peserta UN dari SMK untuk Aceh sebanyak 62 peserta.

Sebulan berselang, prestasi yang sama juga diraih pada pelaksanaan UN SMP sederajat untuk tahun 2014. Provinsi Aceh berada di urutan paling bawah dengan siswa paling banyak tidak lulus tingkat nasional.

Namun ini bukanlah kali pertama Dinas Pendidikan Aceh memperoleh rapor merah.

++++

GUBERNUR Aceh Zaini Abdulllah melantik Anas M. Adam menjadi Kepala Dinas Pendidikan Aceh pada 5 November 2012.

Banyak isu yang berkembang saat Anas dilantik. Ada yang mengatakan memiliki hubungan family dengan isteri Gubernur Zaini, Niazah A. Hamid serta ada juga yang menyebutkan sebagai sosok yang berseberangan dengan Irwandi Yusuf.

Pada awal pemerintah, Zaini Abdullah memang membabat habis seluruh ‘orang’ Irwandi. Tak peduli berkinerja baik atau buruk.

Namun Anas bukanlah pendatang baru di Dinas Pendidikan Aceh. Ia menduduki “kursi panas” itu untuk kesekian kalinya. Anas pernah mendapat kepercayaan pada masa gubernur sebelumnya hingga akhirnya “dilantak” atau dicopot. Dan agak mengejutkan sebagian publik, ia kemudian menjadi pilihan pemerintahan baru untuk jabatan tersebut.

Terlepas layak atau tidak, pastinya Anas telah “bertahta” kembali di Dinas Pendidikan Aceh. Satu hal yang masih terngiang dalam ingatan publik, di mana ketika melantik Anas bersama kepala SKPA lainnya, Gubernur Zaini berpesan bahwa perubahan yang dinantikan rakyat harus dijawab dengan program dan kegiatan tepat sasaran.

Bagaimana cara mengukur kerja Dinas Pendidikan Aceh? Maka RPJM Aceh 2012-2017 adalah jawabannya.

RPJM Aceh 2012-2017 merupakan penjabaran visi dan misi gubernur/wakil gubernur terpilih hasil Pilkada 2012. Dalam RPJM Aceh 2012-2017 versi Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2012 (sebelum lahirnya Qanun tentang RPJM Aceh 2012-2017), disebutkan bahwa salah satu tantangan di bidang pendidikan adalah masih rendahnya mutu pendidikan.

Dijelaskan pula bahwa daya saing lulusan pendidikan menengah dapat diukur dengan menggunakan indikator nilai dan peringkat lulusan sekolah menengah saat mengikuti Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) ke berbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia.

Nilai dan peringkat hasil SNMPTN tahun ajaran 2011/2012 menunjukkan capaian kompetensi lulusan sekolah menengah di Aceh masih rendah dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Nilai rata-rata yang dicapai lulusan sekolah menengah di Aceh untuk kelompok IPA hanya 44,86 (peringkat ke-31 dari 33 provinsi), sedangkan kelompok IPS 43,19 (peringkat ke-25 dari 33 provinsi).

Menurut Pemerintah Aceh sebagaimana dikutip dalam RPJM, kondisi tersebut berkaitan dengan anjloknya mutu pendidikan yang disebabkan rendahnya kompetensi tenaga pendidik (guru). Capaian peringkat hasil Uji Kompetensi Awal (UKA) Guru Provinsi Aceh tahun 2012 berada pada urutan ke-28 dari 33 provinsi di Indonesia.

Dari sisi kualifikasi, pada tingkat SD tercatat 17 persen guru SD dan 30,18 persen guru MI yang berkualifikasi S1/D-IV. Sementara pada jenjang SMP, persentase guru berkualifikasi S1/D-IV 70,30 persen dan guru MTs 73,48 persen. Demikian juga guru/teungku yang mengajar di dayah, kualifikasi guru yang berpendidikan S1/D-IV di Aceh 2.346 orang (13,43 persen) dan pendidikan S2 berjumlah 172 orang (1,00 persen) dari total guru/teungku.

“Dengan demikian, peningkatan mutu pendidikan Aceh difokuskan pada peningkatan kualitas guru, dan guru/teungku dayah; dan kedua pendistribusian guru yang merata sesuai kebutuhan,” demikian keterangan dalam RPJM Aceh.

Berikutnya, data dalam Qanun Nomor 12 Tahun 2013 tentang RPJM Aceh 2012-2017, terlihat dengan jelas bahwa dari lima poin misi gubernur/wakil gubernur, salah satunya (poin ketiga) adalah “memperkuat struktur ekonomi dan kualitas sumber daya manusia (SDM)”. Sasaran untuk meningkatkan kualitas SDM yang handal, yaitu tercapainya tujuan pembangunan millennium (MGDs) bidang pendidikan pada 2015; meningkatnya kualitas pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan dayah, pendidikan vokasional, dan pendidikan tinggi dalam memenuhi kebutuhan ketenagakerjaan.

Dari 10 Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Aceh (RPJMA 2012-2017), salah satunya (poin keenam) merupakan tentang pendidikan. Pada poin ini dijelaskan bahwa penerapan pendidikan formal universal 12 tahun dan pendidikan untuk semua (education for all); peningkatan kualitas lulusan pendidikan nonformal sesuai dengan standar nasional pendidikan; peningkatan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang efektif dan efisien untuk pencapaian standar nasional pendidikan; dan pengembangan pendidikan dayah.

Pertanyaannya, apakah program dan kegiatan Dinas Pendidikan Aceh dan instansi terkait lainnya selama dua tahun terakhir (2013-2014) sudah sesuai RPJM Aceh 2012-2017?

Untuk melihat hal ini maka pembaca melihat hasil Analisis Ekonomi dan Fiskal Aceh, Volume I Triwulan II-30 Juni 2013 yang dipublikasikan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan atau Kemenkeu pada 31 Desember 2013.

Dalam analisis tersebut, BKF membuat satu boks khusus menyangkut pendidikan dengan judul berupa pertanyaan: “apakah alokasi dana pendidikan meningkatkan mutu pendidikan?”

Mulanya, BKF mengutip pemberitaan KIPRAH Pendidikan, Edisi II Tahun 2013, yang mengulas komitmen Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Aceh, Anas M. Adam melakukan perubahan mendasar dalam penggunaan anggaran sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan.

“Kita sekarang lebih fokus untuk meningkakan mutu guru dan lulusan yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh tahun 2012-2017,” ujar Anas M. Adam kepada KIPRAH Pendidikan.

Menurut Anas, Disdik Aceh berupaya mengalokasikan anggaran dengan porsi yang cukup. “Kalau pada tahun 2012 porsi anggarannya hanya Rp57 miliar, pada tahun 2013 kita tingkatkan menjadi Rp268 miliar khusus dalam peningkatan mutu guru dan tenaga pendidik,” katanya.

Dijelaskan pula, dari Rp1,4 triliun anggaran pendidikan (tahun 2013), sebagian dikelola Disdik Aceh untuk gaji, kegiatan nonfisik Disdik provinsi dan kegiataan nonfisik Disdik kabupaten/kota. Selebihnya dikelola Dinas Cipta Karya Aceh untuk fisik provinsi dan kabupaten/kota serta Dinas Kekayaan Aceh bagi alokasi beasiswa anak yatim, DBO (dana bantuan operasional), dana kesejahteraan guru, dan dana sosial pendidikan.

Selain mengutip berita tersebut, BKF menampilkan data persentase dana pendidikan yang dikelola Dinas Pendidikan, Dinas Cipta Karya dan Dinas Kekayaan Aceh.

Berdasarkan data tersebut, BKF menyatakan, ternyata dana untuk pendidikan yang telah disalurkan melalui Dinas Pendidikan baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota cukup besar. Namun demikian, menurut BKF dengan mengutip pemberitaan Serambi, 24 Oktober 2012, data yang dikeluarkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Depdiknas tahun 2012, menunjukkan tingkat kelulusan Ujian Nasional Aceh masih di bawah rata-rata nasional.

“Hasil uji kompetensi guru tingkat nasional tahun 2012 menunjukkan kualitas guru di Aceh berada pada peringkat 28 dari 33 provinsi di Indonesia. Kemampuan lulusan SMA/SMK/MA yang bisa menembus Perguruan Tinggi Negeri (PTN) berada pada peringkat 31 secara nasional,” demikian keterangan BKF yang mengutip pemberitaan Serambi, 3 Januari 2013.

Fenomena ini, menurut BKF, menunjukkan bahwa dana yang cukup belum tentu menjamin kualitas pendidikan yang baik. Apalagi kalau dananya relatif sangat kecil maka kemungkinan kecil juga kualitas pendidikan meningkat dengan sendirinya.

Itulah sebabnya, dalam rekomendasinya BKF menyebutkan, alokasi dana pendidikan yang efisien akan meningkatkan kualitas pendidikan di Aceh, namun kenyataannya hal ini belum tercapai.

“Perlu juga diketahui bahwa pendidikan merupakan proses jangka panjang, dampaknya akan terlihat setelah satu atau dua dekade mendatang, tetapi harus dimulai dari sekarang.”

++++++
GUBERNUR Zaini pernah marah besar terhadap Anas M. Adam. Zaini mengungkapkan kekecewaannya terhadap pelaksanaan proyek Dinas Pendidikan Aceh yang pendanaannya bersumber dari uang otonomi khusus dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh tahun 2014.

"Masih banyak yang tidak sesuai target. Informasinya baru masuk. Realisasi proyek Dinas Pendidikan Aceh mengecewakan," kata Zaini Abdullah di sela-sela meninjau proyek otonomi khusus di Masjid Keumala Pidie, 23 September 2014. 

Ia berjanji memberikan saksi kepada Anas M. Adam. Namun mutasi demi mutasi. Sosok Anas M. Adam luput dari perhatian Zaini Abdullah. Kemarahan Zaini Abdullah dianggap public sebagai gertakan biasa.

Apa imbasnya?

Mutu pendidikan Aceh terpuruk. Hasil UN baik tingkat SMA maupun SMP, Provinsi Aceh berada pada peringkat paling buncit dari 34 provinsi. Ironisnya lagi, Papua sudah empat tahun berturut-turut mengalahkan Aceh, meski provinsi paling timur itu memiliki keterbatasan anggaran dibandingkan provinsi ujung barat Indonesia ini.

Demikian juga dengan beasiswa yatim di Aceh. Hingga akhir tahun, ribuan anak yatim Aceh masih menerima setengah dari Rp1,8 juta. Sorotan negative dari masyarakat pun dialamatkan untuk Gubernur Zaini Abdullah. Selamat!