Wakil Ketua DPRK Aceh Utara Abdul Muthalib menyatakan banjir yang mengepung kabupaten ini sejak beberapa hari terakhir kini dampaknya sudah seperti tsunami kecil. Itulah sebabnya, politisi Partai Aceh ini menilai Aceh Utara sudah sepatutnya berstatus darurat bencana.

“Tadi pagi saya sudah meminta Sekda segera menyiapkan rapat Bupati dengan jajaran Muspida untuk menetapkan dan mengumumkan Aceh Utara darurat bencana. Sebab dampak banjir Aceh Utara yang semakin luas tidak mungkin lagi mampu ditangani Aceh Utara sendiri, tetapi perlu perhatian serius provinsi dan juga dari kabupaten/kota lain,” ujar Abdul Muthalib alias Taliban kepada ATJEHPOST.co, Kamis, 25 Desember 2014, sore.

Taliban mengaku terus memantau dampak banjir di sejumlah kecamatan. Sepanjang hari ini, ia banyak menerima laporan dari geuchik, imum mukim, dan tokoh masyarakat di berbagai kawasan Aceh Utara bahwa banjir semakin meluas hingga membuat daerah tertentu terisolir.

“Tanggul krueng (sungai) jebol di banyak titik. Informasi terbaru yang saya terima, sudah jebol tanggul sepanjang 30 meter di Gampong Tanjong Krueng, Kecamatan Syamtalira Aron. Tanggul juga jebol di Kecamatan Samudera dan Kecamatan Nibong. Sedangkan tanggul Krueng Keureuto di Meunasah Mee nyaris jebol karena debit air krueng semakin tinggi,” kata Taliban.   

Di Kecamatan Paya Bakong, informasi diperoleh Taliban dari imum mukim setempat, saat ini arus banjir semakin meluas. “Di tempat-tempat yang sebelumnya tidak pernah banjir, sekarang terendam. Air diperkirakan akan terus menerjang dari penggunungan. Banyak gampong yang terkurung banjir dan masyarakatnya membutuhkan evakuasi, belum tertangani,” ujar anggota DPRK dari Syamtalira Aron ini.

Taliban menyesalkan Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib yang dinilai lamban mengambil sikap untuk mengumumkan status Aceh Utara darurat bencana. “Seharusnya sejak dua hari lalu Bupati mengumumkan Aceh Utara darurat bencana, karena banjir Aceh Utara sangat parah,” katanya.

Ia turut kecewa terhadap Gubernur Aceh Zaini Abdullah yang gagal mengunjungi lokasi banjir Aceh Utara, kemarin. Informasi diperoleh Taliban, Gubernur bersama rombongan Muspida Aceh gagal berangkat ke Aceh Utara dengan helikopter akibat cuaca buruk.

“Mestinya Gubernur bisa menggunakan jalur darat, karena penting kehadiran Gubernur agar bisa melihat dan mendengar langsung keluhan korban banjir sehingga Pemerintah Aceh turut memberi bantuan maksimal. Untuk peralatan menjangkau kawasan terisolir, misalnya, Aceh Utara kekurangan speed boat. Aceh Utara yang sedang mengalami tsunami kecil butuh perhatian Gubernur,” ujar Taliban.

Dihubungi terpisah sore tadi, Kepala Bagian Humas Pemerintah Aceh Utara Amir Hamzah, mengatakan, Bupati Muhammad Thaib telah berkoordinasi dengan jajaran Muspida untuk menetapkan status banjir sebagai bencana daerah.

“Tadi pukul 15.00 WIB, setelah berkoordinasi dengan Muspida di Posko Penanggulangan Banjir Lhoksukon, Pak Bupati mengumumkan bencana daerah. Dampak banjir yang semakin parah ini tidak mungkin hanya ditangani Aceh Utara sendiri, perlu bantuan provinsi,” kata Amir Hamzah.

Seusai mengumumkan status bencana daerah, kata Amir, Bupati bersama Dandim langsung menumpang speed boat mengunjungi lokasi banjir di Kecamatan Cot Girek dan sekitarnya. “Besok pagi, Bupati akan menggelar rapat khusus untuk meminta laporan dan persiapan tindak lanjut penanganan banjir dari semua instansi terkait,” ujarnya.

Kepala Dinas Sosial Aceh Utara Jailani menyebut laporan sementara yang diterima pihaknya kemarin sore, banjir merendam 16 kecamatan dan 14 kecamatan di antaranya mengalami dampak cukup parah.

“Pengungsi korban banjir tersebar di 1.910 gampong di 14 kecamatan dengan jumlah penduduk yang mengungsi mencapai 71.083 jiwa atau 16.862 kepala keluarga. Itu data kemarin sore, hari ini kemungkinan semakin bertambah karena laporan dari lapangan banjir semakin meluas,” ujar Jailani.[]