JARINGAN Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menyoroti semakin brutalnya praktik money politics atau politik uang dalam Pemilu Legislatif 2014. Menurut mereka, kesalahan tidak hanya pada relasi antara calon anggota legislatif (caleg) dengan pemilih melainkan terletak pada sistem proporsional terbuka yang digunakan.

"Ada hubungan yang erat antara sistem proporsional terbuka dalam Pemilu dengan peningkatan praktik politik uang," kata Deputi Koordinator JPPR, Masykurudin Hafidz, dalam konferensi pers di Media Center KPU, Jakarta, Rabu 30 April 2014.

Masykurudin mengatakan, sistem proporsional terbuka juga membuka kemungkinan tidak terpilihnya caleg-caleg yang berkualitas. Hal itu karena mereka yang terpilih cenderung menggunakan uang dengan membeli atau menyuap pemilih.

"Politik transaksional sangat vulgar terjadi melalui uang dan barang antara caleg dan pemilih," ujarnya.

Salah satu akibat buruk dari sistem tersebut adalah ketika seorang caleg tidak mendapatkan suara banyak dan tidak mendapat kursi, uang dan barang tersebut diminta kembali. Tidak sedikit dari mereka yang berperilaku menyimpang begitu gagal meraih kursi di Parlemen.

"Ini menunjukkan ketidaksiapan para caleg atas kekalahan. Tapi yang jauh lebih penting adalah transaksi politik yang dibangun oleh calon dengan masyarakat hanya dalam bentuk uang dan barang," kata dia.

Berikut adalah daftar 'korban' praktik sistem proporsional terbuka dan politik uang menurut JPPR:

1. Caleg dari DPRD 3 Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan mengalami depresi berat dan suka bicara di luar kontrol.

2. Caleg DPRD di Kabupaten Pangkep (Pangkajene Kepulauan), Provinsi Sulawesi Selatan, meminta kembali bantuannya berupa uang dan lampu jalan.

3. Caleg DPRD Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, mengalami stres berat, jatuh sakit, dan meninggal dunia.

4. Caleg DPRD Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan, meminta kembali ambulans yang sudah diberikan.

5. Caleg DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Provinsi Sulawesi Selatan, memberhentikan buruh sawahnya dan meminta kembali uang pemberian karena perolehan suaranya di bawah target.

6. Caleg DPRD Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, mengamuk dan memecahkan kaca di kantor KPUD.

7. Caleg Pulau Seribu, Jakarta, marah hebat dan meminta kembali sembako yang telah diberikan karena hanya mendapatkan satu suara di TPS-nya.

8. Caleg di DPRD Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, meminta kembali seragam dan uang yang telah diberikannya.[] sumber: viva.co.id