SEKRETARIS Jenderal (Sekjend) Ikatan Mahasiswa Pasca Sarjana (IMPAS) Jakarta, Muntasir Ramli, mendesak Pemerintah Aceh agar serius menanggulangi bencana banjir dan longsor yang terjadi beberapa hari lalu di Aceh.

Muntasir meminta Pemerintah Aceh segera merehab dan rekonstruksi ulang infrastruktur yang telah rusak, baik rumah penduduk maupun fasilitas umum seperti sekolah, Puskesmas.

“Pemerintah harus memastikan arah Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) yang akan dijadikan cikal bakal dokumen RAPBA 2015 berpihak kepada korban bencana banjir dan longsor di Aceh,” ujar Muntasir Ramli, kepada ATJEHPOSTco, Jumat 2 Januari 2014.

Menurutnya, pemerintah harus membangun kembali tanggul-tanggul sungai yang telah jebol yang dibangun masa orde baru. Apalagi bencana banjir yang terjadi di Aceh hampir menjadi ‘langganan’ masyarakat setiap musim hujan.

“ Dan sampai saat ini pemerintah masih menutup mata atas bencana yang menyebabkan hilang nyawa manusia dan kerugian harta benda masyarakat,” katanya.

Ironinya pasca banjir, ujarnya, hampir tidak ada kebijakan apapun dari pemerintah untuk mengatur dan mengambil langkah-langkah pencegahan terhadap bencana banjir.

“ Selain menyalahkan tuhan atas bencana, dan menghimbau masyarakat agar tabah dan bersabar atas bencana tersebut. Seolah-olah bencana yang terjadi tanpa adanya kesalahan manusia (humam error),” kata  Muntasir Ramli.

Faktanya, ujarnya lagi, hutan-hutan di Aceh setiap tahun lebih dari 23 Hektar gundul akibat keserakahan manusia, baik illegal logging, pembakaran hutan, alih fungsi hutan maupun pemberian izin usaha dari pemerintah.

“Berdasarkan fakta tersebut, kami mendesak pemerintah agar melakukan konservasi kembali terhadap hutan-hiutan yang telah rusak, dan mengevaluasi kembali pemberian izin usaha hutan dan melakukan pengawasan terhadap illegal logging,” katanya.

Gubernur Aceh Zaini Abdullah dan Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf,  ujar Muntasir, harus tegas terhadap illegal loging, dan focus terhadap penanggulangan bencana banjir dan longsor di Aceh. Ketegasan tersebut harus dimulai dengan cara mengevaluasi perizinan usaha hutan, dan memastikan APBA 2015 berpihak untuk penanggulangn banjir dan longsor di Aceh.

"Jangan biarkan rakyat Aceh terus berenang dalam banjir setiap musim hujan, dan menanggung kerugian harga benda, yang kemudian menyebabkan rakyat semakin miskin dan meuteng paneng,” ujarnya.[]