ANGGOTA DPRK Lhokseumawe M. Yusuf A. Samad mengatakan alokasi anggaran pengadaan senjata airsoft gun untuk Satpol PP, luput dari pantauan pihaknya saat pembahasan rancangan APBK 2014 pada akhir tahun lalu.

“Tidak terpantau (saat pembahasan anggaran). Namun secara pribadi saya kira kalau airsoft gun itu untuk peralatan latihan ketangkasan okelah, mungkin sewaktu-waktu diperlukan Satpol PP sudah bisa menggunakan senjata itu,” kata  M. Yusuf A. Samad kepada ATJEHPOST.com, Rabu, 21 Mei 2014.

Akan tetapi, kata Yusuf A. Samad,  kalau senjata airsoft gun itu untuk dibawa-bawa, perlu dipertanyakan fungsinya apa. “Kalau ada yang melawan, apa punya hak dia menembak. Jadi intinya kami setuju untuk latihan, bukan untuk gaya-gayaan,” ujar anggota dewan yang akrab disapa Ustad Yusuf Samad.

Dihubungi terpisah, anggota dewan Lhokseumawe, Jailaini Usman, S.H., M.H., juga mengatakan, “Tidak begitu terpantau saat pembahasan anggaran terkait pengadaan airsoft gun untuk Satpol PP”.  Menurut Jailani, sebetulnya senjata tersebut belum terlalu mendesak untuk kebutuhan Satpol PP saat ini.

“Tapi kalau memang untuk menunjang tugas di lapangan, saya kira tidak ada masalah karena mereka bergerak di lapangan. Dan perlu diingat, gunakan pada tempatnya, bukan untuk disalahgunakan, bukan menyakiti orang,” kata Jailani.

Tak Maksimal

Jailani menyatakan, satu sisi selama ini dewan selalu mengakomodir tuntutan Satpol PP terkait kebutuhan sarana dan prasarana penunjang tugas di lapangan. Akan tetapi, kata dia, sampai sekarang mereka belum melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal terkait penertiban.  

“Ini yang perlu dicamkan, kinerja mereka tidak selaras dengan apa yang mereka tuntut. Lihat saja begitu semrautnya kota Lhokseumawe, baik di lokasi pasar maupun kondisi jalan di pusat kota. Di Jalan Darussalam, misalnya, ada toko atau tempat usaha tertentu yang menyerobot trotoar bagi pejalan kaki, sehingga pejalan kaki harus berjalan di jalur kenderaan yang rentan tabrakan atau tersenggol kenderaan,” ujar Jailani.

Kondisi sama, kata Jailani, terjadi di lokasi samping salah satu universitas di Cunda,  Kecamatan Muara Dua, Lhokseumawe di mana tidak ada lagi tempat bagi pejalan kaki. “Jadi dari segi IMB (Izin Mendirikan Bangunan) jelas sudah melanggar, tapi kenapa Satpol PP tidak menertibkan,” katanya.

Jailani menyebut sejak dua tahun lalu wali kota Lhokseumawe berulang kali menjanjikan akan memerintahkan Satpol PP menertibkan kesemrautan, tapi sampai hari ini belum dilaksanakan secara maksimal. Itulah sebabnya, dewan kembali mengingatkan wali kota agar menetapi janjinya.

“Fungsikanlah Satpol PP untuk penertiban sebagaimana yang dijanjikan karena masyarakat sudah muak dengan janji-janji pemerintah. Untuk kinerja penertiban yang mudah saja tidak mau dilakukan, apalagi pekerjaan yang besar-besar. Ini sangat memprihatinkan,” ujar Jailani.[]

Berita terkait

Satpol PP Lhokseumawe akan Pakai Senjata Airsoft Gun